Kemajuan Ekonomi Yogyakarta Didorong oleh Kolaborasi Faktor K Kunci Sukses Kesejahteraan dan Pertumbuhan Berkelanjutan di Kota Budaya
Sleman - Pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta hampir mencapai Rp 700 Miliar, dan sekitar 45 persennya berasal dari pajak hotel. Pajak bumi bangunan dan restoran juga berkontribusi, dengan harapan mencapai angka Rp 1 Triliun pada tahun 2025.
Pernyataan ini disampaikan oleh Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, dalam acara Dialog Bisnis dan Kebijakan Ekonomi DIY Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DIY pada Sabtu (13/1) di Royal Ambarukmo.
Singgih Raharjo menyebutkan bahwa Kota Yogyakarta, yang hanya memiliki 1 persen luas wilayah DIY, mendapatkan pendapatan utama dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas fasilitas pariwisata untuk mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkualitas.
"Dengan luas wilayah hanya 32 kilometer persegi, Kota Yogyakarta menjadi kota jasa pariwisata. Fokusnya saat ini adalah meningkatkan kualitas dan pelayanan fasilitas penunjang, termasuk UMKM dan ekonomi kreatif masyarakat sekitar," katanya.
Singgih Raharjo menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta sebesar 5,1 persen didorong oleh kolaborasi 5K, yaitu Kota, Korporasi, Komunitas, Kampung, dan Kampus. Setiap unsur dalam kolaborasi ini bekerja sama untuk membangun daerah.
"Semangat kolaborasi dan inklusi seperti yang diusung oleh Kadin DIY memerlukan kerja sama antara pemerintah dan unsur 5K untuk mendorong pembangunan daerah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan yang inklusif dan berkeadilan," ungkapnya.
Ketua Umum Kadin DIY, GKR Mangkubumi, menekankan perlunya inklusivitas dan kolaborasi dalam dunia usaha dan industri DIY menjelang tahun 2024. Dia menyatakan keterlibatan aktif Kadin DIY dalam revitalisasi pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, dan dukungan untuk UMKM sebagai langkah penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan bahwa perekonomian DIY sempat tumbuh negatif selama pandemi Covid-19. Namun, dengan pemulihan ekonomi saat ini, kolaborasi dari berbagai unsur, termasuk kontribusi dari UMKM, telah menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
"Kebijakan pembangunan ekonomi DIY saat ini akan difokuskan pada pengembangan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kolaborasi dari berbagai pihak menjadi krusial dalam menciptakan ekonomi kerakyatan yang sejahtera," tambahnya. (Jul)